Model kebijakan yang memihak kelompok/orang miskin berbasis good governance adalah sebuah konsep kebijakan yang disusun atas dasar temuan-temuan riset selama dua tahun bertema pembangunan, good governance, dan penanggulangan kemiskinan di perdesaan Indonesia. Kajian ini tergabung dalam program critical sosial and strategic isue (CSSI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Penyusunan model ini didasarkan pada kajian selama dua tahun, yang antara lain memfokuskan pada konsep kebijakan pembangunan, good governance dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, fokus kajian ini menganalisis upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan, infrastruktur dan kapasitas di perdesaan, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) Perdesaan, PUAP, dan PPIP, dan juga program-program yang berasal dari pemerintah daerah.

Garis besar dari model kebijakan yang memihak kelompok orang miskin berbasis good governance, berawal dari kelemahan program penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Dari kelemahan yang ditemukan, para peneliti mencoba mencari exit condition (keluar dari kondisi/situasi) kemiskinan yang dihadapi. Hasil analisis itu berupa tawaran model, sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi atau menanggulangi masalah kemiskinan di perdesaan.

Minimal terdapat enam kelemahan utama program penanggulangan kemiskinan yang saat ini masih berjalan di perdesaan. Keenam hal tersebut adalah: (1) program penanggulangan kemiskinan yang ada di perdesaan, kurang dapat menjadi solusi utama untuk mengurai penyebab kemiskinan; (2) sasaran utama kebijakan (program penanggulangan kemiskinan di perdesaan) adalah wilayah dan masyarakat desa secara luasbukan kelompok/orang miskin; (3) titik berat program penanggulangan kemiskinan di perdesaan lebih pada penyebaran dan pembelajaran hak-hak politik kelompok miskin; (4) program penanggulangan kemiskinan di perdesaan kurang dapat menjangkau sekaligus pemberdayaan bagi orang miskin; (5) terjadi proses distorsi pemberdayaan, yang justru dinikmati oleh sedikit orang yang mampu; dan (6) karakter kemiskinan dan kelompok/orang miskin belum menjadi basis dalam penentuan program.