Konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu telah menjadi wacana yang ramai diperdebatkan pada tataran akademis oleh pakar dari berbagai disiplin ilmu, hidrologi, ilmu tanah, agronomi, sosial ekonomi, dan sebagainya. Konsep tersebut merupakan counter terhadap konsep pengelolaan DAS yang hanya menekankan pada hubungan-hubungan yang bersifat fisik atau bahkan direduksi hanya sebagai upaya konservasi lingkungan fisik. Pengelolaan DAS terpadu memberi penekanan pada kajian yang bersifat lintas sektor, kajian lintas batas wilayah administratif maupun lintas geografis. Didalamnya melekat secara integral faktor-faktor manusia (penduduk), lainnya terutama ekonomi, aspek regulasi, dan aspek kelembagaan. Namun pada tataran kebijakan maupun praktik belum terdapat kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut terkait dengan tipologi, karakteristik fisik dan social DAS yang berbeda-beda serta tumpang tindih kebijakan maupun kewenangan pada tataran administratif. Namun demikian, beberapa inisiatif yang mirip dengan integrated watershed management pernah dan masih digarap oleh beberapa lembaga, misalnya konsep pengelolaan DAS bio-regional di DAS Batanghari, kerjasama pengelolaan hutan kota/ kabupaten di Kalimantan Timur, dan keterlibatan dunia bisnis untuk DAS Citarum. Inisiatif-inisiatif seperti ini, yang berhasil maupun gagal, tetap merupakan pembelajaran yang penting. Kita pun dapat belajar bahwa pemerintah tidak bias lagi menjadi agen tunggal kegiatan pembangunan, karena dengan konsep multi-stakeholder, para pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi non-pemerintah, akademisi, funding, dunia usaha, dan masyarakat merupakan agen-agen penting yang harus dilibatkan.