Dengan membaca buku Intelijen Sebagai Ilmu (Intelligence as a Science) ini maka bangsa dan rakyat kita dalam era globalisasi. demokrasi, dan keterbukaan ini diharapkan akan dapat lebih mengetahui dan menilai semua praktik-praktik intelijen apa yang kiranya cocok bagi negara Pancasila kita yang lebih mengutamakan "Penegakan Hukum" daripada "Penegakan Kekuasaan" serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tersirat dalam sila ke-2 Pancasila. Dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indo-nesia, bangsa Indonesia belum pernah mengalami Demokrasi Pancasila yang sebenarnya, yaitu demokrasi yang berdasarkan hukum. Selama ini, demokrasi yang dialami dan dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah "Demokrasi Terpimpin" (Guided Democracy) di bawah kepemimpinan almarhUm Presiden Soekarno. Dan, "Demokrasi Pancasila" menurut versi Orde Baru mantan Presiden Soeharto. Pada hakikatnya demokrasi tersebut sama dengan "Demokrasi Terpimpin", yaitu secara terselubung bisa disebut sebagai "Demokrasi Rekayasa". Sejak dibangunnya Kepemimpinan Nasional mantan Presiden Soeharto 32 tahun yang lalu adalah berdasarkan "Rekayasa", sehingga pemerintahan beserta aparaturnya lebih dirasakan oleh masyarakat sebagai pemerintah penjajah (kolonial) daripada pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, aparatur keamanan dan intelijen hanya berfungsi sebagai subjektif dan represif yang lebih mengabdikan dirinya pada kepentingan pemerintah penguasa daripada sebagai objektif dan persuasif yang mengabdi pada kepentingan negara dan bangsa (nasional).