Kajian mengenai konflik antar elit politik lokal dalam pemilihan kepala daerah di masa transisi, menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran politik kekuasaan yang patut dicatat sebagai bahan dari proses reformasi yang sedang berjalan. Meskipun, telah ada pergeseran kekuatan politik, namun belum sepenuhnya terjadi sirkulasi elit dalam arti yang sesungguhnya, di mana kekuasaan masih belum lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan politik lama yang masih berkuasa di daerah.

Namun demikian, yang pasti, sirkulasi kepentingan mungkin agak berubah, bila di masa lalu hanya terjadi dalam lingkaran kekuatan politik A, B, dan G (ABRI, Birokrasi dan Golkar), tetapi di masa transisi kepentingan politiknya sudah tidak lagi demikian, dalam pengertian lain, telah ada pemain-pemain baru yang ikut mempengaruhi proses pemilihan kekuasaan.
Catatan penting lainnya yang patut digarisbawahi bahwa konflik dengan pemilihan jabatan kepala daerah disebabkan bukan hanya oleh satu faktor, tetapi oleh banyak faktor, meskipun ada faktor yang sifatnya sangat dominan. Di antara faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dalam Pilkada adalah kepentingan masing masing elit lokal yang bertarung, kepentingan politik elit nasional,kepentingan pengusaha maupun kepentingan kekuatan politik lain di daerah. Selain itu lemahnya konsolidasi demokrasi di masa transisi telah menyebabkan terjadinya salah penafsiran mengenai implementasi UU yang mengatur mengenai Pilkada dan implementasi UU yang mengatur mengenai Pilkada dan memperlemah institusionalisasi proses demokrasi di tingkat loka, yang menjadi faktor yang dominan di beberapa lokasi sebagai pemicu timbulnya konflik antar kekuatan politik